Aa Ruslan Sutisna
Kapoksi Komisi III DPR RI yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau Muhammad Rahul, menanggapi berkembangnya narasi terkait sumber pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan bahwa tudingan adanya pemotongan dana pendidikan untuk membiayai program tersebut tidak berdasar.
Rahul menjelaskan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk alokasi anggaran pendidikan maupun program MBG, dilakukan secara kolektif antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI termasuk fraksi PDIP melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Seluruh keputusan tersebut telah disetujui dalam rapat paripurna DPR sebelum ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN.
“Perlu dipahami bahwa penetapan anggaran pendidikan nasional beserta rinciannya merupakan hasil musyawarah bersama antara Pemerintah dan seluruh fraksi di DPR RI. Tidak tepat jika ada narasi yang seolah-olah hanya satu pihak yang mengambil keputusan, ” tegas Muhammad Rahul.
Ia menambahkan bahwa MBG merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperkuat asupan gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.
Sebelumnya, sejumlah politisi PDIP seperti Maria Yohana Esti Wijayanti dan Adian Napitupulu menyampaikan kekhawatiran mengenai sumber anggaran program tersebut. Namun, klarifikasi resmi telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti serta Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan dana pendidikan untuk membiayai MBG.
Rahul menilai polemik ini tidak perlu terus digiring menjadi isu politik yang berpotensi menimbulkan keresahan publik.
“Fokus utama kita adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia. Jika program ini untuk kepentingan rakyat, mari kita kawal bersama. Jangan membangun narasi yang membuat masyarakat ragu terhadap program untuk generasi bangsa, ” ujar Rahul.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa pelaksanaan MBG diharapkan melibatkan pelaku usaha lokal sehingga mampu memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.
Sebagai Kapoksi Komisi III DPR RI dan Ketua DPD Gerindra Riau, Muhammad Rahul menegaskan komitmennya untuk menjaga akurasi informasi publik serta memastikan setiap kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Ahmad Rohanda 
