Prabowo Kritik Belanja Daerah Tak Produktif, Singgung Mobil Dinas Kepala Daerah Rp8 Miliar

Jakarta, 19 Maret 2026 - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif. Prabowo bahkanmenyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar.

Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.

Baca juga: IPM RI 2025 Naik, Pratikno: Bukti Gotong Royong Seluruh Rakyat

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair, ” ujarnya dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3).

Ia menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.

Baca juga: Purbaya Yudhi Sadewa: Optimisme Publik Pulih, Kepercayaan dan Daya Beli Meningkat di Bawah Prabowo

“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar, ” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.

Baca juga: Muzakir Manaf: Potensi Gas Andaman Itu Sanggup Buat Beli 251 Unit Kapal Selam dan Bayar Hutang Kita

“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi, ” tegasnya.

Presiden juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

Baca juga: Judi Online Tergerus, Transaksi Turun 57%, Kominfo-PPATK Kompak Berantas

“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” lanjutnya.

Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Baca juga: Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Sumatra

“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta, ” pungkas Prabowo.