Aa Ruslan Sutisna
Sebanyak 73, 9 persen masyarakat Indonesia menyatakan bahwa negara ini masih berjalan di koridor demokrasi. Angka ini terungkap dari hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), menunjukkan bahwa legitimasi sistem demokrasi di mata publik Indonesia masih sangat kuat dan diyakini berjalan sesuai prinsip-prinsipnya.
Temuan ini memberikan gambaran optimis mengenai persepsi publik terhadap pondasi demokrasi di Tanah Air. Mayoritas responden menilai bahwa mekanisme dasar demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, serta proses pergantian kekuasaan yang tertata, masih diakui dan berjalan sebagaimana mestinya di Indonesia.
"73, 9 persen menyatakan Indonesia demokratis, " ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, saat memaparkan hasil survei bertajuk “Evaluasi dan Komitmen Publik terhadap Pancasila” di Cikini, Jakarta Pusat, pada Minggu (12/4).
Djayadi Hanan menjelaskan lebih lanjut bahwa angka tersebut merupakan agregasi dari penilaian responden terhadap berbagai aspek demokrasi di Indonesia. Dalam survei tersebut, responden diminta untuk memberikan penilaian seberapa demokratis Indonesia saat ini. Hasilnya, 12, 3 persen responden menilai Indonesia sangat demokratis, sementara mayoritas yang signifikan, yakni 61, 6 persen, menyatakan bahwa Indonesia cukup demokratis.
Lebih dalam lagi, survei yang sama juga menggali tingkat kepuasan publik terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Berdasarkan temuan tersebut, 9, 5 persen responden menyatakan sangat puas dengan jalannya demokrasi, dan 60, 3 persen lainnya menyatakan cukup puas. Gabungan keduanya menunjukkan angka kepuasan yang menggembirakan.
"69, 8 persen menyatakan puas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, " demikian tercantum dalam paparan LSI. Di sisi lain, hanya sebagian kecil yang menyatakan kurang puas (25, 2 persen), tidak puas sama sekali (2, 2 persen), dan sebagian kecil lainnya tidak tahu atau tidak menjawab (2, 8 persen).
Aspek kebebasan mengkritik pemerintah juga menjadi sorotan dalam survei ini. Hampir 70 persen publik merasa puas, yang terdiri dari 11 persen responden yang menyatakan sangat puas dan 57 persen yang merasa cukup puas. Angka ini menunjukkan adanya ruang bagi warga negara untuk menyuarakan kritik, meskipun masih ada sebagian kecil yang merasa kurang puas (24 persen), tidak puas sama sekali (4 persen), dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab (4 persen).
Di bidang kebebasan menjalankan agama, survei LSI mencatat tingkat kepuasan yang sangat tinggi, mencapai 92 persen. Rinciannya, 33 persen responden menyatakan sangat puas dan 59 persen cukup puas. Tingkat kepuasan yang serupa, yaitu 83 persen, juga terlihat pada kebebasan berkumpul atau berserikat, di mana 14 persen merasa sangat puas dan 69 persen cukup puas. Kebebasan berpendapat juga mendapat apresiasi positif dengan angka kepuasan 75 persen, sama halnya dengan kebebasan pers dan media sosial. Sementara itu, kepuasan terhadap jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum berada di angka 70 persen.
|
Baca juga:
Puluhan Kayu Ilegal Diamankan di Tanah Laut
|
Survei ini dilaksanakan oleh LSI pada periode 4 hingga 12 Maret 2026. Populasi yang disurvei adalah seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, yaitu berusia 17 tahun ke atas. Sebanyak 2.020 responden dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2, 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
