Aa Ruslan Sutisna
Pasar modal Indonesia kini tengah berada di jalur reformasi yang kian matang, menunjukkan komitmen kuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam membangun kembali kepercayaan investor. Serangkaian langkah strategis telah diimplementasikan, menyasar penguatan pilar transparansi, integritas, dan tata kelola pasar yang menjadi kunci daya saing di kancah global. Saya merasa optimis melihat pergerakan ini, karena pada akhirnya ini semua demi kemajuan dan kestabilan pasar yang kita cintasikan bersama.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan konsistensi dalam upaya pembenahan. “Kami bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus melaksanakan reformasi secara konsisten dan terukur, sekaligus memperkuat komunikasi dan keterlibatan dengan lembaga indeks global untuk memulihkan kepercayaan pasar dan menjaga daya saing pasar ekuitas Indonesia, ” ujar Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Senin (13/4).
Salah satu terobosan signifikan adalah pengungkapan kepemilikan saham. Mulai 3 Maret 2026, publik kini dapat mengakses informasi bulanan mengenai nama-nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, berkat kolaborasi erat dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Data ini dipublikasikan melalui situs Bursa Efek Indonesia (BEI).
“Pertama, pengungkapan nama pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen. Ini telah diterbitkan pada Maret 2026, ” ungkap Friderica Widyasari Dewi.
Selanjutnya, klasifikasi investor mengalami perluasan drastis, dari 9 kategori menjadi 39 jenis, yang mulai berlaku pada April 2026. Langkah ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang profil investor di pasar modal Indonesia.
“Kedua adalah klasifikasi investor yang lebih rinci dari sebelumnya 9 kategori investor menjadi 39 jenis. Hal ini dimulai pada April 2026, ” jelasnya.
Untuk meningkatkan likuiditas dan daya tarik saham, ambang batas minimum free float (saham yang beredar bebas di publik) dinaikkan dari 7, 5 persen menjadi 15 persen, efektif sejak 31 Maret 2026. Ini menjadi kabar baik bagi investor yang mencari saham dengan pergerakan lebih dinamis.
“Ketiga, menaikkan ambang batas minimum free float dari 7, 5 persen saat ini menjadi 15 persen. Berlaku mulai 31 Maret 2026.”
Mekanisme peringatan dini bagi investor juga diperkenalkan melalui pengumuman saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholder Concentration/HSC), yang mulai berlaku pada 2 April 2026. Ini bertujuan untuk memberikan kewaspadaan dini terhadap potensi risiko.
“Keempat adalah pengumuman saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (High Shareholder Concentration/HSC) mulai 2 April 2026. Pengumuman HSC sebagai mekanisme peringatan dini bagi investor, ” tegas Friderica Widyasari Dewi.
Inisiatif krusial lainnya adalah pelaporan Ultimate Beneficial Owner (UBO) atau pemilik manfaat akhir. Kebijakan yang berlaku sejak 1 April 2026 ini mewajibkan pengungkapan pihak yang sesungguhnya mengendalikan suatu perusahaan, sebuah langkah fundamental untuk meningkatkan transparansi dan memberantas praktik yang merugikan.
“Semua inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan integritas pasar, meningkatkan kepercayaan investor, dan menyelaraskan Indonesia dengan standar global, ” pungkas Friderica Widyasari Dewi.
