Aa Ruslan Sutisna
Jakarta — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah secara tegas menyerukan pentingnya menjaga prinsip demokrasi konstitusional dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak memberikan celah sedikit pun bagi tindakan-tindakan inkonstitusional yang berpotensi merusak tatanan dan stabilitas nasional.
“Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak, ” ujar Fahri Hamzah usai melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/4).
Pernyataan Fahri Hamzah ini dilontarkan sebagai respons terhadap komentar provokatif yang beredar, termasuk ajakan untuk menggulingkan Presiden Prabowo Subianto oleh pengamat sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dalam sebuah acara halalbihalal.
Menurut Fahri, situasi global yang tengah dilanda ketidakpastian saat ini menuntut adanya kesepahaman dan kesepakatan yang kokoh di dalam negeri. Ia menekankan bahwa segala ikhtiar harus dilakukan dalam bingkai aturan yang konstitusional.
“Kalau semua orang boleh mengizinkan terjadinya tindakan inkonstitusional, ya negara kita lagi kayak begini, dunia lagi kacau, kita lagi memerlukan kesepahaman dan kesepakatan. Harusnya kita bicara dalam wadah konstitusional, ” lanjutnya.
Fahri Hamzah, yang juga dikenal sebagai salah satu komponen aktivis 1998, menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanggung jawab tidak semata-mata berada di pundak Presiden, melainkan juga tersebar di seluruh cabang kekuasaan negara.
“Dan dalam sistem konstitusi kita, Presiden itu bukan satu-satunya. Ada cabang-cabang kekuasaan yang lain yang juga bisa ditagih sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif negara kepada masyarakat, ” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa demokrasi yang telah diperjuangkan dengan susah payah tidak boleh dirusak oleh tindakan-tindakan yang justru mengarah pada kekacauan.
“Saya kira kawan-kawan itu sepakat, apalagi kalau yang aktivis, setengah mati loh kita membangun demokrasi kita. Kalau kita mengizinkan kekacauan kembali kan nanti repot, ” tegas Fahri.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah mengajak seluruh pihak untuk melakukan introspeksi diri dan senantiasa menjaga persatuan, terutama di tengah dinamika global yang menuntut kekompakan nasional.
Menyinggung kebijakan pemerintah, termasuk langkah-langkah efisiensi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, Fahri menilai bahwa semua itu bertujuan murni untuk kepentingan masyarakat.
“Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tentu tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat. Tapi kalau beliau bilang ada penghematan dan sebagainya, yaitu kita adjust lah, kan memang faktanya juga ada banyak kebocoran dan keborosan di mana-mana, ” pungkasnya.
